Ilmu Sosiologi Pengertian Dan Objek Kajiannya

Ilmu Sosiologi

Ilmu sosiologi memiliki makna bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang modern. Istilah ilmu seringkali disamakan dengan science, padahal keduanya memiliki akar etimologis yang berbeda. Ilmu berasal dari bahasa Arab ilmu yang eksis sebelum masehi, sedangkan science berasal dari bahasa Inggris yang baru muncul setelah filsafat pencerahan di Eropa Barat.

Kita tidak akan membahas perbedaannya secara lebih detail. Di postingan ini kita hanya akan membahas ilmu sosiologi sebagai science artinya ilmu pengetahuan sosial modern yang muncul di Eropa Barat pada abad 18. Sudah kita ketahui bersama sebuah anggapan keliru bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial muncul pertama kali di Eropa.

Sosiologi muncul pertama kali di Eropa Barat sebagai sebuah istilah agaknya merupakan anggapan yang lebih tepat. Bagaimanapun sosiologi telah eksis sebelum istilah sosiologi dikenal. Maksudnya, ilmu sosial, ilmu tentang masyarakat dan segala ilmu yang berkaitan dengan dunia sosial telah ada sebelum istilah sosiologi muncul. Saya pernah memposting tulisan tentang sejarah singkat perkembangan sosiologi jika pembaca ingin mengetahui sejarah sosiologi. Di sini kita langsung saja membahas tentang ilmu sosiologi, dimulai dari definisinya, unsur-unsurnya, dan terakhir objek kajiannya.

Pengertian Ilmu Sosiologi

Di paragraf pertama sudah ditulis bahwa ilmu sosiologi yang dimaksud di sini adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang modern (the modern social science). Para pengajar sosiologi umumnya memaknai istilah ilmu sebagai science. Sehingga ilmu sosiologi yang dimaksud adalah sociology as a science, yaitu sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan modern yang muncul di Eropa Barat.

Secara etimologis atau ketatabahasaan, sosiologi merupakan terjemahan dari sociology atau sociology, gabungan dari dua istilah yaitu socius dan logos. Socius merupakan bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos adalah bahasa Yunani yang artinya perkataan, ilmu, pembicaraan. Secara semena-mena, kita bisa mengartikan bahwa ilmu sosiologi dari tata bahasanya merupakan ilmu tentang perkataan, pembicaraan, dan pertemanan.

Pengertian tersebut tentu saja menjadi kuno dan sempit saat ini. Ilmu sosiologi dalam konteks modern merupakan ilmu tentang masyarakat. Pencetus istilah sosiologi adalah orang Perancis Auguste Comte. Comte juga dikenal sebagai pendiri agama baru pada saat itu yang disebut humanisme. Teorinya dikenal dengan hukum tiga tahap yang menjelaskan tentang sejarah pemikiran manusia, yaitu dari teologis, metafisis, dan positivis. Ilmu sosiologi menurut Comte lahir dari rahim positivis.

Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Sebagai sebuah ilmu modern, sosiologi memenuhi berbagai ”prasyarat ilmiah”. Prasyarat tersebut diantaranya: memiliki objek kajian, memiliki metode ilmiah, dan memiliki masyarakat ilmiah. Kita ulas satu-persatu seringkas-ringkasnya sebagai berikut.

Sosiologi Memiliki Objek Kajian

Artinya, ada aspek ontologis (apa yang ingin diketahui) dalam mempelajari sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah fenomena sosial kemasyarakatan. Objek kajian ini bersifat umum sehingga perlu penegasan yang lebih spesifik melalui subdisiplin. Fenomena sosial sendiri mencakup aspek yang teramat luas. Namun demikian, aspek yang teramat luas ini telah menunjukkan bahwa ada yang bisa diketahui dengan mempelajari sosiologi.

Sosiologi Memiliki Metode Ilmiah

Metode ilmiah merupakan seperangkat cara yang sistematis untuk mengungkap suatu kebenaran dan menjelaskan realitas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Sosiologi memiliki ”caranya sendiri” untuk memecahkan suatu masalah sosial. Cara ini merupakan bagian dari metode penelitian sosial di yang diterapkan dalam proses penelitian.

Sosiologi Memiliki Masyarakat Ilmiah

Artinya, di dunia ini ada sekelompok orang yang menggeluti disiplin ilmu sosiologi. Masyarakat ini mempelajari, meneliti, mempublikasi dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu. Diantara banyak orang yang tergabung dalam masyarakat ilmiah ini, terdapat tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh sosiologi atau sosiolog.

Sebagai sebuah ilmu modern, sosiologi memiliki objek kajian. Objek kajian ini menunjukkan spesifikasi dari disiplin sosiologi yang melahirkan subdisiplin. Beberapa objek kajian sosiologi yang bisa disebutkan disini, misalnya agama, politik, keluarga, pendidikan, ekonomi. Sebenarnya masih banyak lagi karena objek sosiologi teramat luas.

Ketika pembelajar sosiologi mempelajari agama, maka agama ditempatkan sebagai bagian dari fenomena sosial. Pembelajar sosiologi bisa mempelajari, misalnya mengapa tradisi agama bertahan sampai sekarang, apa saja perubahannya, bagaimana pengaruhnya pada kehidupan individu dan kelompok dan sebagainya. Objek kajian agama yang dipelajari tersebut merupakan objek kajian subdisiplin sosiologi agama

Apa Yang Indonesia Butuhkan Untuk Membangun Ekonomi Dengan Ilmu Pengetahuan

Ilmu Pengetahuan

Bagi negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan dan memutuskan berbagai kebijakan yang penting untuk meninggalkan ekspor dan perindustrian yang tidak berkelanjutan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Contoh industri yang tidak berkelanjutan adalah industri ekstraktif.

Ekonomi berbasis pengetahuan, atau knowledge economy, didasarkan atas produksi, diseminasi dan penggunaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Teori sumber daya manusia, atau juga dikenal sebagai human capital theory, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai inti dari proses pembangunan selama tahun 1960 an. Kini, di dunia yang didorong oleh teknologi, kecepatan dari penciptaan dan diseminasi ilmu pengetahuan membuatnya semakin penting untuk pertumbuhan ekonomi dibandingkan lima puluh tahun yang lalu.

Menurut Bank Dunia, knowledge economy yang sukses dibangun dari kebijakan publik yang mendukung sains dan teknologi, riset, inovasi, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang masa. Hal-hal ini juga menjadi landasan dari sistem ilmu pengetahuan yang menghasilkan bukti-bukti dan riset dibutuhkan untuk membuat keputusan kebijakan, serta landasan pembuatan anggaran yang dirancang untuk memperkuat ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Di Indonesia dan negara-negara berpenghasilan menengah yang lain, para pembuat kebijakan menghadapi berbagai kesulitan untuk membangun sistem dan kemampuan berbasis pengetahuan ini. Terdapat ketiadaan keinginan politik untuk menyokong riset sains dan teknologi. Kebanyakan pegawai negeri juga tidak terlatih untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Pada saat yang bersamaan, ada keterbatasan juga dalam kerangka regulasi.

Pada saat yang sama, program bantuan pembangunan internasional cenderung fokus terhadap peningkatan kapasitas think tank atau organisasi riset kebijakan untuk menghasilkan riset daripada perbaikan kemampuan badan-badan pemerintah untuk menggunakan ilmu pengetahuan dalam penyusunan kebijakan.

Saya adalah co-editor dan salah satu penulis dari Knowledge, Politics, and Policy Making in Indonesia. Salah satu poin yang kami buat di buku tersebut adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan dan dibagikan oleh think tank atau organisasi riset (baik swasta maupun publik) memang penting namun tidak cukup dalam penyusunan kebijakan yang dapat meningkatkan potensi sosio-ekonomi Indonesia. Kemampuan yang kuat untuk menggunakan ilmu pengetahuan juga sama pentingnya. Penelitian kami telah menunjukan bahwa sektor publik Indonesia harus mengatasi beberapa tantangan.

Tenaga Kerja Sektor Publik

Data dari Komisi Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hanya sekitar 6% dari 4,5 juta aparatur sipil negara-termasuk 1,7 juta guru dan tenaga kerja kesehatan serta peran-peran teknis lain berpendidikan S2, sedangkan hanya 0,3% memiliki gelar doktor.

Meskipun beberapa kementerian memiliki konsentrasi personil berpendidikan tinggi yang cukup banyak (contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), namun secara keseluruhan terdapat kesenjangan keahlian riset antara aparatur sipil negara. Hal tersebut membuat berbagai badan pemerintahan dan administrasi kesulitan untuk secara mandiri mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan penelitian yang mereka butuhkan untuk menyokong pembuatan kebijakan serta untuk mengevaluasi kualitas riset dan penelitian yang telah mereka minta.

Proses Pembuatan Kebijakan Yang Terstruktur

Di Indonesia, dua proses penyusunan kebijakan nasional yang utama adalah perencanaan pembangunan jangka pendek dan panjang serta perancangan peraturan perundang-undangan.

Semua perencanaan pembangunan adalah tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Secara umum, proses perencanaan yang sangat ketat dan terstruktur.

Para staf Bappenas menggunakan kajian latar belakang yang dibuat secara internal atau ditugaskan kepada pihak eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan proses perencanaan pembangunan. Namun dana yang disediakan untuk kajian-kajian tersebut sangat terbatas dan harus digunakan dalam satu tahun anggaran untuk jumlah penelitian tertentu yang tidak bisa diubah. Karena kekakuan regulasi tersebut, badan-badan pemerintah tersebut bergantung pada donor internasional untuk mendanai penelitian-penelitian yang tidak bisa mereka dapatkan sendiri karena ketiadaan fleksibilitas anggaran.

Bentuk Riset Yang Telah Ditentukan

Dalam lingkup peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pembentukan peraturan dan regulasi wajib ada naskah akademik untuk tiap proses formulasi kebijakan. Naskah-naskah tersebut mengikuti format spesifik yang menjelaskan kebutuhan hukum dari permasalahan yang disorot, latar belakang teoritis dan empiris serta analisis peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, regulasi yang ada tidak menaruh penekanan yang cukup pada penelitian yang menilai program dan kebijakan perkembangan mana yang efektif, mana yang tidak serta mengapa.

Lebih Banyak Pengetahuan Atau Lebih Pintar Menggunakan Pengetahuan?

Indonesia telah menoreh prestasi yang penting dalam pengentasan kemiskinan dengan mengurangi jumlahnya lebih dari setengahnya dari posisi tahun 1999 menjadi 10,9% pada tahun 2016. Perekonomian Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Pemerintah sedang merancang strategi-strategi untuk bergerak menuju pembangunan ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai pilar perkembangan ekonomi.

Dalam waktu dekat ini, badan-badan pemerintahan kemungkinan besar akan dibanjiri data, riset dan analisis dari program dan proyek pembangunan serta organisasi multilateral. Terlebih lagi, inovasi data secara eksponensial telah meningkatkan jumlah data dan analisis yang dapat dihasilkan oleh badan pemerintahan melalui teknologi digital.

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan pada saat yang tepat dengan kualitas yang sesuai sangat penting bagi pembuat kebijakan masa kini dan masa depan. Kemampuan tersebut akan semakin bertambah penting seiring dengan berkembangnya negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan memasuki Revolusi Industri Keempat.

Bagaimana Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Penjajahan Melupakan Peran Orang Pribumi

Ilmu Pengetahuan

Dalam penulisan sejarah ilmu pengetahuan di Hindia Belanda, peran orang-orang pribumi kerap diabaikan. Hal ini terjadi karena masih kuatnya narasi kolonial dalam penulisan sejarah. Narasi jenis ini melihat kisah sejarah dari sudut pandang penjajah yang seringkali meminggirkan keberadaan orang-orang yang dijajah. Padahal dari beberapa sumber tertulis, orang-orang pribumi disebut memiliki pengetahuan yang mumpuni.

Seorang ahli botani dan hewan asal Amerika, David Fairchild, di dalam otobiografinya The World was My Garden Travels of a Plant Explorer  menyebut beberapa nama orang pribumi yang membantunya selama kunjungan ke Hindia Belanda pada 1895. Ia diundang oleh Melcior Treub, Direktur Kebun Raya Bogor, pelangiqq untuk menjadi peneliti tamu di sana.

Di buku itu, Fairchild memuji Oedam, Kepala Tukang Kebun di Kebun Raya Bogor, sebagai ahli botani yang luar biasa dalam segala aspek. Ia kagum karena Oedam mengingat setiap tanaman koleksi Kebun Raya Bogor. Tidak hanya nama lokal, tapi juga nama tanaman-tanaman tersebut dalam sistem Eropa yang dikelompokkan berdasarkan genus dan spesiesnya.

Barat Sebagai Pusat

Selain Oedam, ada Mario, pembantu lokal khusus untuk Fairchild, yang dianggap kompeten karena keterampilannya menggunakan peralatan modern penunjang penelitian. Fairchild juga bertemu Papa Iidan yang bekerja sebagai pengumpul materi bagi para ilmuwan dan tahu lebih banyak soal serangga dibanding dirinya. Ilmuwan asal Skotlandia, Henry Ogg Forbes, yang meneliti tanaman dan hewan tropis di Hindia Belanda selama kurun waktu 1878-1883, memiliki pendapat yang serupa.

Forbes dibuat terkesima oleh orang-orang Banten. Ia menemukan fakta bahwa mereka sangat cerdas dan pengamat yang mengagumkan. Di esainya Through Bantam yang dimuat dalam Science and Scientists in the Netherlands Indies, Forbes memuji pengetahuan orang-orang lokal yang memberi nama tanaman dan hewan lokal menyerupai sistem Eropa.

Simon Schaffer, profesor sejarah dan filsafat Ilmu Inggris, dalam The Brokered World Go Betweens and Global Intelligence 1770 -1820 menyebut orang-orang seperti Oedam, Mario, dan Papa Iidan sebagai sebagai perantara (go between) antara ilmuwan Barat dan pengetahuan lokal. Meski peran mereka penting, kelompok ini sering hilang dari narasi sejarah kolonial. Artikel ini akan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Sumber Informasi Untuk Sains Modern

Salah satu penyebabnya adalah karena sejarah ilmu masih dibahas dalam perspektif Barat yang berat sebelah. Perspektif yang dominan ketika itu mengatakan bahwa orang-orang Eropa adalah pihak yang aktif memproduksi dan menyebarkan sains, sedangkan masyarakat non-Eropa hanya penerima pasif.

Salah satu pencetusnya, George Basalla, sejarawan sains Amerika mengatakan dalam esainya bahwa tahap penyebaran sains ke wilayah non-Eropa berlangsung satu arah. Basalla membagi proses penyebaran sains tersebut ke dalam tiga tahap eksplorasi, produksi sains kolonial, dan pembentukan tradisi sains mandiri. Pada tahap pertama, orang-orang Eropa membangun kontak dengan koloni dalam rangka perdagangan, penaklukan, atau pembangunan permukiman baru.

Masyarakat non-ilmiah yang mereka temui itu berfungsi sebagai sumber informasi untuk sains modern. Informasi itu dikumpulkan dalam bentuk peta serta spesimen flora dan fauna endemik. Informasi yang diperoleh dari koloni kemudian diolah sehingga menjadi ilmu Barat yang dapat dipahami secara universal. Ilmu itu selanjutnya dibawa kembali ke wilayah koloni untuk dikembangkan.

Ilmu Pengetahuan Dari Negara Induk

Tahap kedua ditandai dengan peningkatan aktivitas ilmiah di wilayah koloni. Para ilmuwan Eropa mendirikan institusi lokal dan mereplikasi seutuhnya penyelidikan ilmiah yang biasa dilakukan di Eropa agar risetnya dapat dilakukan lebih efektif dan dekat dengan wilayah penelitiannya.

Pada tahap ketiga, seiring dengan munculnya gerakan nasionalisme, ilmu kolonial berangsur angsur berkembang menjadi tradisi ilmiah mandiri di daerah asal. Ilmuwan kolonial digantikan oleh orang asli yang terlatih dalam sains dan bekerja dalam batas-batas negara. Ilmu pengetahuan dari negara induk dianggap telah selesai diserahterimakan.